Korea Utara Larang Menggunakan Kata Ice Cream Dan Karaoke

Sebagai contoh, kata “ice cream” diganti dengan istilah lokal yang artinya kurang lebih “makanan es” atau “es manisan”. “Hamburger” diubah menjadi frasa panjang yang menggambarkan roti isi daging giling, sementara “karaoke” diganti menjadi istilah yang berarti “mesin pengiring lagu di layar”. Tujuannya agar wisatawan tetap bisa memahami maksudnya, namun tanpa menggunakan kata-kata asing. Pemerintah menekankan bahwa bahasa adalah bagian penting dari identitas bangsa, sehingga harus di jaga dari pengaruh luar yang di anggap merusak.

Kebijakan ini bukan semata soal bahasa, tetapi juga terkait ideologi dan kontrol budaya. Korea Utara menilai kata asing dapat menjadi pintu masuk budaya kapitalis yang berpotensi melemahkan nilai-nilai yang ingin mereka pertahankan. Dengan mengganti istilah-istilah populer yang sudah akrab di gunakan di negara lain, Korea Utara berusaha menegaskan perbedaan identitasnya. Pemandu wisata pun di latih agar tidak hanya mengganti kosakata, tetapi juga menampilkan sikap dan gaya komunikasi sesuai standar yang di tentukan pemerintah.

Alasan Korea Utara Melarang Penggunaan Beberapa Istilah seperti “ice cream”, “hamburger”, dan “karaoke” berakar pada pandangan negara tersebut terhadap bahasa sebagai simbol ideologi dan identitas nasional. Pemerintah Korea Utara menilai bahwa kata-kata pinjaman dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris atau yang erat dengan budaya Korea Selatan, membawa pengaruh luar yang di anggap merusak. Kata-kata sederhana yang sering di pakai dalam kehidupan sehari-hari bisa di anggap sebagai jalan masuk budaya kapitalis dan modernisasi yang tidak sesuai dengan garis ideologi mereka. Karena itu, mengganti istilah asing dengan kosakata lokal dipandang sebagai cara menjaga kemurnian budaya dan kemandirian bangsa.

Selain alasan ideologis, larangan ini juga bertujuan memperkuat propaganda nasional. Korea Utara ingin menegaskan perbedaan yang jelas antara mereka dengan dunia luar, terutama dengan Korea Selatan yang di kenal sangat terbuka pada pengaruh Barat. Dengan melarang istilah seperti “karaoke” atau “ice cream”, pemerintah ingin menanamkan kesadaran pada rakyatnya bahwa mereka memiliki budaya sendiri yang berbeda. Kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga identitas kolektif di tengah arus globalisasi, sekaligus menunjukkan bahwa negara tetap memegang kendali penuh bahkan pada hal-hal kecil seperti pilihan kata.

Alasan lain adalah kontrol sosial. Bahasa dipandang sebagai alat yang bisa membentuk cara berpikir masyarakat. Dengan membatasi penggunaan istilah asing, pemerintah berharap rakyat tetap berada dalam kerangka bahasa yang mencerminkan nilai-nilai negara. Penggunaan kata asing yang populer di nilai berisiko mendorong masyarakat lebih penasaran terhadap budaya luar, yang pada akhirnya bisa melemahkan kontrol pemerintah. Karena itu, pemandu wisata dan pekerja di sektor publik di latih secara khusus agar mengganti kosakata asing dengan istilah resmi buatan negara.

Karaoke di banyak negara di anggap sebagai hiburan yang menyenangkan dan populer, namun di Korea Utara istilah ini justru dipandang Identik Dengan Gaya Hidup Modern yang berbau Barat. Pemerintah menilai karaoke bukan sekadar aktivitas bernyanyi, melainkan simbol budaya asing yang berpotensi membawa pengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Karena kata karaoke sendiri berasal dari Jepang dan banyak di gunakan secara global dalam konteks hiburan modern, Korea Utara memilih untuk mengganti istilah tersebut dengan sebutan lokal yang lebih sesuai dengan standar ideologi negara. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan untuk melindungi rakyat dari apa yang di anggap sebagai penetrasi budaya asing.

Alasan utama larangan istilah karaoke adalah karena di anggap terlalu erat kaitannya dengan gaya hidup konsumtif dan hiburan kapitalis. Karaoke biasanya identik dengan klub malam, bar, atau tempat hiburan modern. Yang di mata pemerintah Korea Utara tidak sejalan dengan nilai moral dan sosial yang ingin mereka jaga. Aktivitas semacam itu dipandang bisa memicu perilaku hedonis, mengurangi produktivitas, dan bahkan menanamkan rasa kagum terhadap budaya luar. Dengan menolak istilah karaoke, pemerintah berusaha membatasi ruang bagi gaya hidup. Yang di anggap “menggoda” rakyat untuk melenceng dari garis kehidupan sederhana dan kolektif yang mereka tekankan.

Selain itu, mengganti istilah karaoke juga memiliki makna simbolis untuk memperkuat identitas nasional. Korea Utara ingin menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bergantung pada istilah global yang populer. Dengan memperkenalkan istilah lokal, mereka berharap rakyat terbiasa menggunakan bahasa yang lebih “murni” dan sesuai dengan budaya nasional. Hal ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga strategi politik untuk menegaskan jarak dengan negara lain. Termasuk Korea Selatan yang justru merayakan budaya karaoke sebagai bagian dari kehidupan modern.

Larangan penggunaan istilah asing seperti ice cream, hamburger, atau karaoke di Korea Utara menjadi bukti nyata. Bagaimana negara itu berusaha Menolak Masuknya Budaya Populer Dari Luar. Pemerintah memandang budaya populer, khususnya yang berasal dari Barat maupun Korea Selatan. Sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan stabilitas ideologi yang mereka bangun. Budaya populer sering di kaitkan dengan gaya hidup modern, kebebasan berekspresi. Serta nilai konsumtif yang di anggap bertolak belakang dengan semangat kolektif dan kesederhanaan yang di junjung di Korea Utara. Dengan melarang istilah-istilah yang di anggap merepresentasikan budaya tersebut, negara berusaha menciptakan tembok yang memisahkan rakyatnya dari pengaruh globalisasi.

Penolakan ini juga sejalan dengan strategi politik Korea Utara untuk menjaga kontrol penuh terhadap warganya. Budaya populer memiliki daya tarik kuat, terutama bagi generasi muda. Karena menyuguhkan hiburan yang santai, tren baru, dan kebebasan gaya hidup. Jika istilah asing di biarkan berkembang, pemerintah khawatir rakyat akan semakin tertarik pada dunia luar. Lalu mempertanyakan sistem dan cara hidup yang berlaku di dalam negeri. Oleh sebab itu, larangan bahasa asing bukan sekadar soal linguistik. Tetapi juga instrumen ideologis untuk mencegah rakyat terpapar nilai-nilai yang bisa melemahkan kekuasaan negara.

Selain aspek kontrol, larangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi budaya global. Korea Utara berusaha menegaskan bahwa mereka memiliki jalan sendiri yang berbeda dari negara lain. Terutama dari Korea Selatan yang justru mendorong budaya populer seperti K-pop, drama, atau karaoke sebagai identitas nasional. Dengan cara ini, negara ini ingin menunjukkan bahwa mereka tetap mandiri dan tidak tunduk pada arus globalisasi di Korea Utara.