Longsor Gunung Kuda Membuktikan Tambang Legal Belum Profesional

Tambang legal seharusnya memiliki kajian lingkungan (AMDAL) dan perencanaan teknis yang matang, termasuk antisipasi terhadap potensi bencana alam seperti longsor. Namun kenyataannya, banyak tambang legal yang hanya mengejar keuntungan, tanpa mematuhi ketentuan teknis, seperti pengaturan kemiringan lereng, sistem drainase yang memadai, atau pelaporan pengawasan berkala. Longsor Gunung Kuda menjadi contoh bagaimana izin tambang bisa disalahgunakan tanpa kontrol yang ketat dari instansi pemerintah terkait. Pengawasan yang lemah membuat perusahaan tambang merasa aman untuk mengabaikan standar operasional, karena sanksi yang diberikan pun sering kali tidak tegas atau tidak dijalankan.

Masyarakat sekitar tambang seringkali menjadi korban dari kelalaian ini. Mereka hidup berdampingan dengan risiko longsor, polusi udara, dan kerusakan jalan akibat aktivitas alat berat. Longsor Gunung Kuda memunculkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya tambang legal ini beroperasi? Jika nyawa pekerja dan keamanan lingkungan tidak dijaga, maka legalitas tersebut menjadi formalitas semata.

Status Legal Tidak Otomatis Menjamin Keselamatan Kerja atau perlindungan lingkungan jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan konsisten. Legalitas hanya menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah mendapatkan izin dari pemerintah, namun tidak menjamin bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip keselamatan, kelestarian lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, tambang yang beroperasi secara legal justru terlibat dalam praktik-praktik yang berisiko tinggi karena lemahnya pengawasan. Peristiwa longsor di Gunung Kuda menjadi contoh nyata. Meski tambang di lokasi tersebut berizin resmi, kejadian tersebut tetap merenggut nyawa dan merusak lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa izin tambang tidak serta-merta di ikuti dengan implementasi standar keselamatan yang baik.

Sering kali perusahaan tambang lebih fokus pada produksi dan keuntungan, sehingga aspek keselamatan kerja dan lingkungan hanya menjadi formalitas di atas kertas. Kajian lingkungan seperti AMDAL mungkin di susun, tapi tidak di laksanakan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pengawasan dari pihak berwenang juga kerap bersifat sporadis, tidak menyeluruh, atau bahkan tidak independen. Hal ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mengabaikan aturan tanpa konsekuensi serius. Maka dari itu, pengawasan menjadi kunci utama agar status legal benar-benar bermakna. Tanpa pengawasan yang rutin, transparan, dan tegas, tambang legal berpotensi sama membahayakannya dengan tambang ilegal.

Pengawasan yang kuat harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga lingkungan hidup, dan masyarakat sipil. Mekanisme pelaporan, audit berkala, serta sanksi nyata terhadap pelanggaran harus di tegakkan. Legalitas seharusnya menjadi awal dari tanggung jawab, bukan akhir dari proses izin. Ketika tambang legal beroperasi tanpa kontrol, maka dampak negatif terhadap manusia dan alam akan tetap terjadi.

Longsor Gunung Kuda Menjadi Alarm Bahaya yang sangat jelas terhadap lemahnya tata kelola pertambangan, bahkan pada kegiatan yang memiliki izin resmi. Peristiwa ini tidak hanya menewaskan pekerja tambang, tetapi juga mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan, perizinan, dan pelaksanaan operasional tambang di Indonesia. Kejadian tersebut menyadarkan banyak pihak bahwa potensi bencana bisa datang dari tambang legal sekalipun, jika pengelolaannya tidak profesional dan tidak di awasi dengan ketat. Longsor ini menjadi sinyal keras bahwa aktivitas pertambangan, tanpa perhitungan risiko yang matang dan pengawasan lingkungan yang konsisten, akan membawa dampak yang merugikan, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekologis.

Gunung Kuda seharusnya menjadi kawasan yang di awasi secara ketat karena kontur alamnya yang rawan longsor. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa aspek mitigasi risiko dan keselamatan kerja masih sangat lemah. Para pekerja berada dalam situasi berbahaya, tanpa perlindungan maksimal, sementara kegiatan tambang terus berjalan tanpa kontrol teknis yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa ada kegagalan sistemik—baik dari pihak pengelola tambang maupun dari instansi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Ironisnya, tambang yang longsor tersebut telah mengantongi izin resmi, sehingga masyarakat awam pun merasa heran mengapa tragedi semacam ini tetap bisa terjadi.

Peristiwa ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk meninjau ulang sistem perizinan tambang dan memperketat pengawasan di lapangan. Tidak cukup hanya mengeluarkan izin; yang lebih penting adalah memastikan setiap aktivitas sesuai dengan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Longsor Gunung Kuda adalah peringatan bahwa tanpa keseriusan dalam menerapkan regulasi dan memastikan tanggung jawab operator tambang, bencana serupa bisa terjadi kembali di tempat lain.

Peristiwa longsor di Gunung Kuda membuat Publik Mulai Mempertanyakan Standar Operasional Yang Di Terapkan oleh tambang-tambang resmi benar-benar di jalankan dengan baik. Selama ini, tambang yang memiliki izin dari pemerintah di anggap lebih aman dan terpercaya di bandingkan tambang ilegal. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya. Ketika tambang berizin bisa mengalami bencana yang merenggut nyawa dan merusak lingkungan, maka muncul keraguan apakah standar operasional prosedur (SOP) di tambang legal memang di terapkan secara ketat atau hanya menjadi formalitas di atas kertas. Masyarakat pun mulai ragu terhadap efektivitas pengawasan pemerintah serta komitmen perusahaan tambang dalam menjalankan kegiatan secara aman dan bertanggung jawab.

Tambang resmi seharusnya memiliki panduan teknis yang jelas, mulai dari kajian dampak lingkungan, pengelolaan lereng dan air, hingga keselamatan kerja. Namun, fakta bahwa longsor tetap terjadi menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran atau pengabaian terhadap SOP tersebut. Banyak yang menilai bahwa audit keselamatan dan lingkungan masih bersifat administratif, bukan teknis substantif. Hal ini di perparah oleh lemahnya sanksi terhadap pelanggaran. Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang yang melanggar aturan tetap dapat melanjutkan operasionalnya tanpa perbaikan berarti. Hal ini menimbulkan kesan bahwa regulasi tambang hanya tajam di atas kertas, tapi tumpul dalam pelaksanaan.

Kekhawatiran publik juga mencakup potensi terulangnya bencana di lokasi tambang lain yang juga berizin. Namun memiliki kondisi geografis dan teknis serupa. Jika tambang legal bisa mengabaikan SOP dan tetap di biarkan beroperasi. Maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan dan pengawasan tambang akan terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus menjawab pertanyaan publik ini dengan langkah nyata meningkatkan transparansi pengawasan. Melibatkan lembaga independen, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi akibat Longsor Gunung Kuda.